Pekan lalu, 26/6, Paus Fransiskus membentuk komisi untuk menyelidiki Bank Vatikan (IOR) yang dirundung skandal. Komisi beranggotakan dua kardinal, dua uskup, dan seorang perempuan profesor dari Harvard, bertugas menyelidiki dan mengawasi bank itu, serta melaporkan kepada Bapa Suci. Sebelumnya, 15/6, Paus menunjuk Mgr Battista Mario Salvatore Rica menjadi prelatus.
Langkah-langkah untuk menguak skandal mulai terlihat. Polisi Italia “diizinkan” menangkap seorang imam dan akuntan pada bank itu Mgr Nunzio Scarano bersama seorang agen rahasia dan broker keuangan. Mereka disangka melakukan pencucian uang dan memindahkan dana 20 juta Euro dari bank Swiss ke Italia. Selanjutnya, 1/7, direktur dan deputi direktur bank itu “mengundurkan diri”. Diduga masih ada rentetan upaya pembersihan lanjutan.
Langkah Bapa Suci membenahi Bank Vatikan yang dilanda skandal itu layak dipahami sebagai policy baru dalam Gereja. Demi transparansi dan akuntabilitas, Paus “mengizinkan” penyelesaian skandal lewat jalur hukum positif alias proses peradilan.
Di sekitar kita, di paroki, keuskupan, KWI, yayasan atau lembaga Katolik, sering tercium bau tak sedap: korupsi, pencurian, salah urus, investasi bodong, dll. Namun, hampir tak pernah terdengar ada penyelesaian secara hukum. Seolah aib, memperkarakan para pemangku jabatan Gereja di hadapan hukum positif. Kasus pengambilan uang yang bukan haknya di lingkungan Gereja pasti mengganggu karya Gereja. Mestinya, uang itu bisa untuk menolong banyak orang miskin yang lapar, tak mampu berobat dan membiayai anak untuk sekolah, dll. Di Indonesia, dibutuhkan seorang pemimpin Gereja yang suci, berani tegas dan penuh cinta seperti Paus Fransiskus untuk menghadapi problematika itu.
Kiranya, teladan Paus dalam mengatasi kemelut Bank Vatikan diharapkan menjadi inspirasi bagi kita untuk berani dan tak malu-malu menyelesaikan skandal di “tubuh sendiri”. Selain memberikan efek deterrent (pencegahan), para pemangku jabatan pun akan berpikir dua kali untuk menilap uang Gereja, umat Allah. (HidupKatolik.com)