“Budaya impunitas masih tetap menyelimuti semua masalah pelanggaran kebebasan beragama serta berkeyakinan, baik dalam soal cara pandang, praktik-praktik di lapangan, ataupun administrasi pengelolaan negara, ” kata Atikah Nuraini, aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Asia Juicetice and Rights, di Jakarta, Rabu (19/11).
Negara serta aparat penegak hukum dinilai mengaplikasikan kultur impunitas atau pembiaran, pada beragam masalah pelanggaran kebebasan beragama serta berkeyakinan di Tanah Air.
Menurut dia, kultur impunitas yaitu warisan Orde Baru yang lakukan kontrol, ingindalian, serta penyeragaman kehidupan politik, sosial, budaya, serta agama warga Indonesia. Atikah mencontohkan, praktik-praktik impunitas yang dikerjakan negara, terlebih aparat di lapangan, dalam masalah intoleransi. Pemerintah sering membiarkan kekerasan pada grup minoritas berlangsung.
Bukan sekedar itu, pemerintah bahkan juga turut ikut serta lakukan kriminalisasi pada korban-korban kekerasan beragama. Penyegelan, larangan berkumpul atau beribadah, adalah contoh-contoh keterlibatan pemerintah.
Memberi Teladan
Di segi lain, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyampaikan, Indonesia mesti jadi misal untuk negara lain dalam melindungi kerukunan hidup umat beragama. Oleh karenanya, pemerintah mesti hentikan kekerasan.
“Pemerintah mesti menanggung tiap-tiap warganya untuk melaksanakan ibadah sesuai sama kepercayaannya tidak ada paksaan, ” kata Alissa. Ia juga menagih janji Presiden Joko Widodo yang pernah menyebutkan akan tidak menoleransi kekerasan beragama.
Direktur Pusat Studi Agama serta Demokrasi Paramadina, Ihsan Ali memiliki pendapat, tanggung jawab melindungi kerukunan umat beragama bukan sekedar dapat diserahkan seutuhnya pada negara.
“Urusan toleransi tak dapat cuma diakukan oleh negara. NU (Nahdlatul Ulama) serta Muhamadiyah (juga sebagai organisasi keagamaan) mesti mendorong negara agar lebih tegas, ” papar Ihsan. (sinarharapan. com)